ORANG PAPUA YANG JADI POLISI/TNI PENGHIANAT TANAH PAPUA

Sokrates Terancam Dijemput Paksa Polisi JAYAPURA—Sikap penolakan, Duma Sokrates Sofyan Yoman untuk memenuhi panggilan pihak Polda Papua guna mengklarifikasi pernyataanya yang dinilai memojokkan institusi TNI/Polri terkait rangkaian aksi penembakan di Puncak Jaya, membuat pihak Polda tidak akan tinggal diam. Karena itu pIhak Polda akan melakukan upaya paksa memanggil Ketua Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja Gereja Baptis Papua tersebut. Demikian disampaikan Direktur Reskrim Polda Papua Kombes Pol Petrus Waine SH MH ketika dihubungi di Mapolda Papua, Jayapura, Senin (9/8). Dikatakan, pihak Polda Papua melalui surat No B/792/VIII/2010 tanggal 1 Agustus 2010 mengundang yang bersangkutan untuk mengklarifikasi pernyataan atau kata- katanya yang menuduh seolah- seolah peristiwa yang terjadi di Puncak Jaya didalangi TNI/ Polri. Dikatakan, Sokrates Sofyan Yoman harus memenuhi panggilan pihak Polda Papua serta harus bertanggungjawab dengan pernyataan yang mengatakan TNI/Polri ikut bermain dalam peristiwa peristiwa yang terjadi di Puncak Jaya, termasuk aksi penembakan terhadap warga sipil dan TNI/Polri.

Senin, 09 Agustus 2010 23:00

DAP Nilai Pemerintah RI Mereduksi Deklarasi PBB SENTANI—Dewan Adat Papua (DAP) sebagai salah satu organisasi masyarakat Adat Papua yang paling frontal dengan kebijakan Pemerintah Indoensia, karena dianggap sering merugikan dan melecehkan hak-hak dasar ‘bangsa Papua’, menilai selama empat tahun terakhir ini, Pemerintah Indonesia telah mereduksi hasil Deklarasi PBB yang disepekati pada sidang Dewan HAM PBB tentang bangsa pribumi Juni 2006 silam, dan kesepakatan pada dokumen sidang umum PBB di New York 13 september 2007 yang isinya juga terkait hak-`hak dasar bangsa pribumi. Dalam implementasi kesepakatan yang juga turut ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia itu dinilai tidak sejalan dengan kenyataan yang ada khususnya di Papua. Hal tersebut seperti ditegaskan Ketua DAP Forkorus Yaboisembut S.Pd pada pidatonya dalam perayaan Hari Internasional bangsa Pribumi Sedunia, yang diperingati masyarakat Papua di kediaman Ketua DAP di Kampung Sabron Distrik Sentani Barat Senin (9/8) kemarin. Menurutnya, secara sadar Pemerinta RI telah, sedang, dan akan mereduksi setiap butir dari deklarasi PBB dengan menggunakan power untuk menghancurkan identitas otoritas dan hak-hak masyarakat adat Papua, yang akan berdampak pada terancamnya hak hidup orang Papua.

Senin, 09 Agustus 2010 23:00

DPRP Pertanyakan Profesionalisme TNI/Polri Terkait Insiden Penembakan Seorang Pendeta di Puncak Jaya JAYAPURA—Ketua Komisi A DPRP menegaskan, pihaknya mempertanyakan profesionalisme TNI/Polri ketika menunaikan tugasnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Pasalnya sejak tahun 2004 hingga kini pihak TNI/Polri belum berhasil mengungkap rangkaian insiden penembakan di Puncak Jaya termasuk insiden penembakan yang dilakukan separatis bersenjata terhadap seorang pendeta bernama Wekinus Wonda (35) di Gereja Yogonik, Kampung Urgele, Distrik Mulia, Puncak Jaya, Jumat (6/8) pukul 18.00 WIT. Masih untung, korban hanya tertembak di bagian kakinya. Meski demikian, insiden ini makin meresahkan warga di Puncak Jaya. Sebelumnya mereka menembak mati mantan sopir Kepala Distrik Mulia bernama Afril Wahid (25) saat berada didalam lokasi usahanya di Kampung Wuyuneri, Distrik Mulia, Puncak Jaya, Rabu (4/8) sekitar pukul 18.30 WIT. Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai SIP diruang kerjanya, Senin (9/8). Dikatakannya, Apabila TNI/polri bersikap profesional, maka serangkaian insiden penembakan yang menewaskan warga sipil dan TNI/Polri DI Puncak Jaya tak perlu terjadi. Menurut dia, pihaknya juga mempertanyakan urgenitas seluruh kesatuan yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Puncak Jaya tanpa jaminan keamanan bagi masyarakat setempat. Tapi yang terdengar justru penembakan yang nyaris mengorbankan seorang hamba Tuhan membawa misi Kristus kepada seluruh umatnya untuk melakukan hal hal yang baik dan benar. “Seorang pendeta tak pernah menyampaikan sesuatu untuk melakukan tindakan kekerasan apalagi membunuh umatnya,” tandasnya. Karena itu, lanjutnya, Komisi A DPRP mendesak Menkopolhukam, Kapolri, Pangab, Pangdam XVII Cenderawasih, Kapolda Papua untuk segera duduk bersama untuk menjelaskan rangkaian insiden penembakan yang mengorbankan warga sipil tersebut. ( Doc . Bintang Papua , 2010)