Papua Masih Alami Diskriminasi , Sejak Dulu Hingga Kini Belum Habis

Thursday , 10 / 08 / 2010

JAYAPURA [PAPOS] - Anggota DPR RI asal Papua Diaz Gwijangge menilai, selama ini Papua masih mengalami diskriminasi dalam bidang politik, keadilan dan sosial-kebudayaan, terutama pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam proses perencanaan dan implementasi program-program strategis Papua kurang mendapat perhatian serius dibandingkan Jawa.
“Jika mau jujur hal ini bukan saja dialami Papua tetapi juga provinsi-provinsi lain di kawasan timur. Masalah inilah yang semakin memupuk rasa ketidakadilan rakyat terhadap NKRI,” ujar anggota DPR RI Diaz Gwijangge melalui email yang dikirim ke Papua Pos, Senin (18/1).
Dibidang keadilan, nampak jelas bahwa belum adanya penyelesaian proses peradilan secara tuntas dalam bidang hak-hak asasi manusia (HAM). Papua juga masih mengalami diskriminasi dalam bidang kebudayaan. ‘’Oleh karena itu, pemerintah harus tanggap terhadap aspirasi dialog yang di suarakan melalui Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam Buku “ROAD MAP” dan Hasil Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI serta orientasi pembangunan Papua harus berfokus pada perbaikan pelayanan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat. Akses pendidikan anak-anak usia sekolah yang tinggal di pedalaman Papua benar-benar masih menjadi barang langka,” kata Diaz, yang juga anggota Komisi X.
Kekerasan yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Papua belakangan, ujar politisi Partai Demokrat ini merupakan salah satu bukti masih adanya problematika ketertinggalan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sekonomi rakyat. ‘’Jadi, sudah saatnya pemerintah menunjukkan kesungguhan dan komitmen keberpihakannya dalam memberdayakan masyarakat sehingga mereka keluar dari cengkremanan ketertinggalan itu. Ya, menurut saya tak ada pilihan lain jika mau menghargai masyarakat Papua bagian NKRI,” tandasnya.
Menurut Diaz, kekayaan alam Papua luar biasa besar dan memberikan kontribusi yang besar pula bagi negara. Sayang, masyarakatnya masih dalam belitan kemiskinan dan keterpurukan isolasi fisik.
Wakil Ketua Koordinator Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta pemerintah tidak membuang waktu lagi dalam menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Papua. Menurut Haris, menyelamatkan NKRI di Papua hanya dapat dilakukan bila pemerintah membuka lebar-lebar pintu dialog dengan masyarakat. Bukan dengan menggunakan pendekatan keamanan yang represif dan berbau teror.
"Dalam situasi seperti sekarang, di mana kekerasan masih terjadi, akses terhadap fasilitas publik masih minim, dan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat masih rendah, saya pikir ada suatu situasi yang tidak seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Bagaimana dialog kalau masyarakat masih dalam keadaan sulit dan tidak berpendidikan," ujar Haris saat berlangsung Refleksi Perlindungan HAM di Papua Tahun 2009 di Jakarta, Minggu, (17/1).
Pihaknya menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan keterlibatan orang Papua, terutama korban konflik, dalam berbagai dialog yang dikembangkan untuk membangun Papua. Pada bagian lain, jelas Diaz, sekalipun Otonomi Khusus (Otsus) sudah berjalan, namun belum nampak perubahan signifikan. Pembangunan Papua, terkesan berjalan di tempat. ”Semua orang tahu. Dana otsus berkisar antara Rp. 1,3 – 1,5 triliun setiap tahun. Sayangnya, dana sebesar itu nampaknya belum menyentuh sasaran terutama di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan lain-lain,” ujar Diaz. [bela]
http://www.papuapos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3502:papua-masih-alami-diskriminasi&catid=1:berita-utama Posted by Manswarbori at 13:50

JAYAPURA [PAPOS] - Anggota DPR RI asal Papua Diaz Gwijangge menilai, selama ini Papua masih mengalami diskriminasi dalam bidang politik, keadilan dan sosial-kebudayaan, terutama pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam proses perencanaan dan implementasi program-program strategis Papua kurang mendapat perhatian serius dibandingkan Jawa.
“Jika mau jujur hal ini bukan saja dialami Papua tetapi juga provinsi-provinsi lain di kawasan timur. Masalah inilah yang semakin memupuk rasa ketidakadilan rakyat terhadap NKRI,” ujar anggota DPR RI Diaz Gwijangge melalui email yang dikirim ke Papua Pos, Senin (18/1).
Dibidang keadilan, nampak jelas bahwa belum adanya penyelesaian proses peradilan secara tuntas dalam bidang hak-hak asasi manusia (HAM). Papua juga masih mengalami diskriminasi dalam bidang kebudayaan. ‘’Oleh karena itu, pemerintah harus tanggap terhadap aspirasi dialog yang di suarakan melalui Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam Buku “ROAD MAP” dan Hasil Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI serta orientasi pembangunan Papua harus berfokus pada perbaikan pelayanan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat. Akses pendidikan anak-anak usia sekolah yang tinggal di pedalaman Papua benar-benar masih menjadi barang langka,” kata Diaz, yang juga anggota Komisi X.
Kekerasan yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Papua belakangan, ujar politisi Partai Demokrat ini merupakan salah satu bukti masih adanya problematika ketertinggalan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sekonomi rakyat. ‘’Jadi, sudah saatnya pemerintah menunjukkan kesungguhan dan komitmen keberpihakannya dalam memberdayakan masyarakat sehingga mereka keluar dari cengkremanan ketertinggalan itu. Ya, menurut saya tak ada pilihan lain jika mau menghargai masyarakat Papua bagian NKRI,” tandasnya.
Menurut Diaz, kekayaan alam Papua luar biasa besar dan memberikan kontribusi yang besar pula bagi negara. Sayang, masyarakatnya masih dalam belitan kemiskinan dan keterpurukan isolasi fisik.
Wakil Ketua Koordinator Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta pemerintah tidak membuang waktu lagi dalam menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Papua. Menurut Haris, menyelamatkan NKRI di Papua hanya dapat dilakukan bila pemerintah membuka lebar-lebar pintu dialog dengan masyarakat. Bukan dengan menggunakan pendekatan keamanan yang represif dan berbau teror.
"Dalam situasi seperti sekarang, di mana kekerasan masih terjadi, akses terhadap fasilitas publik masih minim, dan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat masih rendah, saya pikir ada suatu situasi yang tidak seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Bagaimana dialog kalau masyarakat masih dalam keadaan sulit dan tidak berpendidikan," ujar Haris saat berlangsung Refleksi Perlindungan HAM di Papua Tahun 2009 di Jakarta, Minggu, (17/1).
Pihaknya menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan keterlibatan orang Papua, terutama korban konflik, dalam berbagai dialog yang dikembangkan untuk membangun Papua. Pada bagian lain, jelas Diaz, sekalipun Otonomi Khusus (Otsus) sudah berjalan, namun belum nampak perubahan signifikan. Pembangunan Papua, terkesan berjalan di tempat. ”Semua orang tahu. Dana otsus berkisar antara Rp. 1,3 – 1,5 triliun setiap tahun. Sayangnya, dana sebesar itu nampaknya belum menyentuh sasaran terutama di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan lain-lain,” ujar Diaz. [bela]
http://www.papuapos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3502:papua-masih-alami-diskriminasi&catid=1:berita-utama Posted by Manswarbori at 13:50

ORANG PAPUA YANG JADI POLISI/TNI PENGHIANAT TANAH PAPUA

Sokrates Terancam Dijemput Paksa Polisi JAYAPURA—Sikap penolakan, Duma Sokrates Sofyan Yoman untuk memenuhi panggilan pihak Polda Papua guna mengklarifikasi pernyataanya yang dinilai memojokkan institusi TNI/Polri terkait rangkaian aksi penembakan di Puncak Jaya, membuat pihak Polda tidak akan tinggal diam. Karena itu pIhak Polda akan melakukan upaya paksa memanggil Ketua Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja Gereja Baptis Papua tersebut. Demikian disampaikan Direktur Reskrim Polda Papua Kombes Pol Petrus Waine SH MH ketika dihubungi di Mapolda Papua, Jayapura, Senin (9/8). Dikatakan, pihak Polda Papua melalui surat No B/792/VIII/2010 tanggal 1 Agustus 2010 mengundang yang bersangkutan untuk mengklarifikasi pernyataan atau kata- katanya yang menuduh seolah- seolah peristiwa yang terjadi di Puncak Jaya didalangi TNI/ Polri. Dikatakan, Sokrates Sofyan Yoman harus memenuhi panggilan pihak Polda Papua serta harus bertanggungjawab dengan pernyataan yang mengatakan TNI/Polri ikut bermain dalam peristiwa peristiwa yang terjadi di Puncak Jaya, termasuk aksi penembakan terhadap warga sipil dan TNI/Polri.

Senin, 09 Agustus 2010 23:00

DAP Nilai Pemerintah RI Mereduksi Deklarasi PBB SENTANI—Dewan Adat Papua (DAP) sebagai salah satu organisasi masyarakat Adat Papua yang paling frontal dengan kebijakan Pemerintah Indoensia, karena dianggap sering merugikan dan melecehkan hak-hak dasar ‘bangsa Papua’, menilai selama empat tahun terakhir ini, Pemerintah Indonesia telah mereduksi hasil Deklarasi PBB yang disepekati pada sidang Dewan HAM PBB tentang bangsa pribumi Juni 2006 silam, dan kesepakatan pada dokumen sidang umum PBB di New York 13 september 2007 yang isinya juga terkait hak-`hak dasar bangsa pribumi. Dalam implementasi kesepakatan yang juga turut ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia itu dinilai tidak sejalan dengan kenyataan yang ada khususnya di Papua. Hal tersebut seperti ditegaskan Ketua DAP Forkorus Yaboisembut S.Pd pada pidatonya dalam perayaan Hari Internasional bangsa Pribumi Sedunia, yang diperingati masyarakat Papua di kediaman Ketua DAP di Kampung Sabron Distrik Sentani Barat Senin (9/8) kemarin. Menurutnya, secara sadar Pemerinta RI telah, sedang, dan akan mereduksi setiap butir dari deklarasi PBB dengan menggunakan power untuk menghancurkan identitas otoritas dan hak-hak masyarakat adat Papua, yang akan berdampak pada terancamnya hak hidup orang Papua.

Senin, 09 Agustus 2010 23:00

DPRP Pertanyakan Profesionalisme TNI/Polri Terkait Insiden Penembakan Seorang Pendeta di Puncak Jaya JAYAPURA—Ketua Komisi A DPRP menegaskan, pihaknya mempertanyakan profesionalisme TNI/Polri ketika menunaikan tugasnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Pasalnya sejak tahun 2004 hingga kini pihak TNI/Polri belum berhasil mengungkap rangkaian insiden penembakan di Puncak Jaya termasuk insiden penembakan yang dilakukan separatis bersenjata terhadap seorang pendeta bernama Wekinus Wonda (35) di Gereja Yogonik, Kampung Urgele, Distrik Mulia, Puncak Jaya, Jumat (6/8) pukul 18.00 WIT. Masih untung, korban hanya tertembak di bagian kakinya. Meski demikian, insiden ini makin meresahkan warga di Puncak Jaya. Sebelumnya mereka menembak mati mantan sopir Kepala Distrik Mulia bernama Afril Wahid (25) saat berada didalam lokasi usahanya di Kampung Wuyuneri, Distrik Mulia, Puncak Jaya, Rabu (4/8) sekitar pukul 18.30 WIT. Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai SIP diruang kerjanya, Senin (9/8). Dikatakannya, Apabila TNI/polri bersikap profesional, maka serangkaian insiden penembakan yang menewaskan warga sipil dan TNI/Polri DI Puncak Jaya tak perlu terjadi. Menurut dia, pihaknya juga mempertanyakan urgenitas seluruh kesatuan yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Puncak Jaya tanpa jaminan keamanan bagi masyarakat setempat. Tapi yang terdengar justru penembakan yang nyaris mengorbankan seorang hamba Tuhan membawa misi Kristus kepada seluruh umatnya untuk melakukan hal hal yang baik dan benar. “Seorang pendeta tak pernah menyampaikan sesuatu untuk melakukan tindakan kekerasan apalagi membunuh umatnya,” tandasnya. Karena itu, lanjutnya, Komisi A DPRP mendesak Menkopolhukam, Kapolri, Pangab, Pangdam XVII Cenderawasih, Kapolda Papua untuk segera duduk bersama untuk menjelaskan rangkaian insiden penembakan yang mengorbankan warga sipil tersebut. ( Doc . Bintang Papua , 2010)

KAPOLDA PAPUA HARUS SEKOLAH DULU BARU JADI KAPOLDA , KARENA BELUM MENGERTI DEMOKRASI & SEPERTI ANAK BAYI .

Minggu, 08 Agustus 2010 21:17

Sokrates Tolak Panggilan Polda

Sokrates: Gereja Tidak di Bawah Pemerintah atau Keamanan

JAYAPURA—Panggilan Polda Papua bernomor B/792/VIII/2010 tertanggal 7 Agustus terhadap Duma Sokrates Sofyan Yoman, terkait pernyataannya yang dinilai memojokkan TNI/Polri soal kasus Puncak Jaya, tidak dipenuhi atau ditolak yang bersangkutan.
Duma Sokrates mengatakan, jangan pernah berpikir bahwa aparat keamanan yaitu TNI/Polri adalah pemilik kebenaran atau segala-galanya. Ini paradigma lama yang tidak relevan lagi dengan era saat ini. “Saya tidak akan pernah hadir untuk memenuhi undangan klarifikasi dari pihak Polda Papua bernomor B/792/VIII/2010 Dit Reskrim Polda Papua tertanggal 7 Agustus 2010,” tegas Ketua Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereha Baptis Papua itu kepada Bintang Papua, kemarin .
Duma Sokrates mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan lewat media Jumat pekan lalu adalah benar, disertai dengan data-data yang akurat tentang keterlibatan aparat keamanan dalam kasus berkepanjagan yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya.
“Pernyataan yang disampaikan oleh saya bukan asal omong, kami mempunyai alasan, data dan pengalaman. Pemerintah dan aparat keamanan salah menilai dan salah mengerti terhadap kami, kami bukan bangsa bodoh, tuli, bisu dan buta,” ingat Yoman.

Socrates Yoman rejects police summons; Alleged OPM attack on civilian in Mulia Bintang Papua, 8 August 2010

Socrates Yoman rejects police summons; Alleged OPM attack on civilian in Mulia Bintang Papua, 8 August 2010
Translated by TAPOL

Yoman Socrates: Church is not subordinate to government or security force s

JAYAPURA: A summons from the police in Papua dated 7 August to Sofyan
Yoman , in connection with a statement he made regarding actions of the
army and police in Puncak Jaya will be ignored, he said. Duma Socrates said no one should run away with the idea that the
security forces, namely the TNI/Polri, are purveyors of the truth.This
is the old way of thinking that has no relevance in the present era.

'I will never respond to a summons to give clarifications to the police
in Papua, as demanded in their summons of 7 August 2010.' said the
chairman of the Central Board of the United Baptist Churches in Papua.

Duma Socrates said that the statement he made, as reported in the media
last Friday regarding the involvement of the security forces in the
never-ending problem in the district of Puncak Jaya, along with data
about their involvement is accurate.

'What I was reported to have said is not rubbish. There is good reason
for us to have made that statement, we have the data and we have the
experience. The government and the security forces misrepresent the
situation and they fail to understand us. We are not an ignorant people
who are deaf, dumb and blind,' he said.

The church, he said, is not subordinate to the government and the
security forces. The Baptist Church is independent and autonomous. In
the interest of the sacred spirit, the church will at all times voice
the fate of its people who are voiceless and oppressed.

'We continue to be amazed that the acts of violence that have been
happening since 2004 in Puncak Jaya have continued to this day . Why
have the security forces with all their intelligence agencies not been
able to detect the people alleged to be from the OPM who are causing all
this disruption?'

'What we hope for is that the security forces should end this game that
is going on in the Land of Papua, in particular by the police for its
groundless summons to me, bearing in mind that I am part owner of this
country and one of its legatees.'

He said that the police should stop summoning indigenous Papua. Let's
live together, side by side, as equals, respecting each other.' Dont
treat the creatures of the Lord like hunted animals, stigmatised,
trivialising the people of God,' he said.

He said that the time had come for this game-playing to end, in the
interest of justice, peace and human rights.

KAPOLDA MASIH BELIHARA VIRUS KORUPSI AHMAD ATTARI

Maret 3rd, 2010 at 12:25 pm -

[BERITA-PAPUA],- Pieter Ell SH, yang menjadi kuasa hukum Ahmad Hatari yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan dana otsus di Sorong Selatan, nilai keputusan Polda Papua menjadikan Hatari sebagai tersangka kasus proyek jalan fiktif Rp 1,9 Miliar di Sorong Selatan sangat premateur.

”Berdasarkan bukti-bukti yang ada, beliau sama skali tidak terlibat. Secara administrasi kasus ini tidak ada masalah,” tandas Pieter Ell Kepada wartawan, Rabu siang [3/3] di kantornya di Padang Bulan Abepura Jayapura.

Semestinya, menurut Pieter Ell para SKPD di Dinas Pekerjaan Umum Sorong Selatan menjadi tersangka, karena merekalah sebagai pengguna keuangan.”Semua persoalan di lapangan SKPD yang tahu, sedangkan dananya memang lewat Biro Keuangan Pemprov Papua,” kata pengacara flamboyan ini.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Drs. Ahmad Hatari masih bisa bernafas lega.

Sebagaimana dibeberkan jajaran Polda Papua, Ahmad Hatari pada proyek fiktif ini adalah masalah pencairan dana yang tidak sesuai dengan Kepres No 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dimana proses pembayaran proyek dilakukan hanya sekali padahal semestinya dibayar per termin.

Kemudian kegiatan proyek fiktif tersebut tanpa melalui proses pelelangan [tender] dan Kepala BPKAD provinsi Papua masih melakukan pencairan dananya. Kemudian ada pemalsuan tandatangan Bupati Sorong Selatan sebagaimana rentetan peristiwa tersebut.*[mh imran]

CONDITION REALITY PAPUA SOUL NOW

Papua is emerging as a serious international problem for the Indonesian administration

Article in todays edition of the UK publication, The Economist SLOWLY but surely, Papua is emerging as a serious international problem for the otherwise well-liked Indonesian administration of Susilo Bambang Yudhoyono. The latest report on the region by the International Crisis Group (ICG), a think-tank, shows how the government’s own missteps are escalating tensions, which, in turn, will draw increasing foreign attention. SOURCE This highlighted the Papuans' two big grievances. The first was that the “special autonomy” they were promised in 2001 has not been honoured. The newly democratic government in Jakarta had been eager to put an end to decades of low-level insurgency when they offered it. But the autonomy granted seems insubstantial, especially since the central government split the region into two, creating a new province of West Papua in 2003. The second was that migration from elsewhere in Indonesia was swamping local culture and making a mockery of the idea of autonomy in the first place. The response of the central government was dismissive. The MRP, it pointed out, was supposed to look after cultural matters, not dabble in high politics. And in any event the law it proposed was discriminatory. This refusal to recognise that the MRP was voicing a widespread feeling—and the contemptuous way in which its recommendation was brushed aside—had the predictable effect, radicalising local opinion. It led to louder demands that special autonomy be “handed back”, to pave the way for an internationally-mediated dialogue and a referendum on full independence. Indonesia, which fought long and hard to avoid that outcome on impoverished, inhospitable and tiny East Timor, is not going to permit it for the resource-rich and huge chunk of Papua it controls, whatever local opinion wants, and whatever the legality of its rule there. The sad thing is that Indonesia seems to be repeating many of the same mistakes it made in East Timor. Its forces have been guilty of terrible human-rights abuses (see for example, this report by Human Rights Watch). It has attempted to close the region off from scrutiny by the foreign media (though some reporters sneak in). Its migrants have too often been contemptuous of indigenous inhabitants (ICG quotes a local police officer who denies that Papuans are lazy or stupid, insisting that, rather, “It's just that they're still in the Stone Age.”) Above all, as the ICG points out, Indonesia has refused to recognise that there is a political problem that cannot be solved either by immigration or the central government's exchequer. This new report may help. An editorial in the Jakarta Post, an English-language newspaper, seemed to get its point. But the internationally minded liberals at the Post are a softer touch than the nationalists whose hackles rise at any hint of further archipelagic dismemberment. Over East Timor, a former foreign minister famously put his foot in it by calling the problem a mere “pebble in my shoe”. There is an echo of that in the ICG’s accurate description of the current status of Papua, as viewed from Jakarta: “a distant, if chronic, problem of no urgency whatsoever”. ( Free West Papua . org News )

TANGISAN KEGELISAHAAN SEORANG ANAK NEGERI

BENAR KAH TUHAN ?? AKU INI JUGA SERUPAH DENGAN
GAMBAR MU & BERHARGA DIMATA MU..??

Kasihanilah Aku & Negeri ku ini T U H A N , apakah Tangan Tuhan kurang panjang untuk menjangkau atau kah Telinga kurang tajam untuk mendengar seruan ku ? Negeri ku yang Tuhan engkau berikan isinya lengkap dengan berlimbah2 berkat , namun SETAN BIADAB masuk mencemarkan dengan licik dan busuk menamkan VIRUS di Negeri yang engkau buat itu , habis kah Tuhan , kutukan yang pernah kutuk sama Adam karena melanggar Perintah mu ? bila engkau melihat penderitaan ku ini , aku mohon pada mu hanya satu yaitu : Bebaskanlah Negeri ku ini serta segala isinya seperti awal mula engkau Cipta & jatuhkanlah "HUKUMAN TULAH KEPADA SETAN YANG MERAMPAS & MENCEMARKAN NEGERI KU INI SEPERTI ORANG MESIR saat Zaman FIRAUN " aku tidak bisa kemana2 karena tidak mampu , hanya air mata ku menetes /mengalir kebawah & hati ku sangat sakit & terpukul . Bila Engkau Ciptakan aku Rambut keriting , Kulit Hitam & yang hidup menjaga & menghidupi dari segala yang ter sedia di negeri ini seperti Negeri lain , dengan maksud Engkau , jangan merampas karena hak orang lain karena masing2 diberikan dengan hak yang sama namun , mereka abaikan itu & merusak semau mereka , kelihatannya seperti manusia di wajahnya namun perbuatannya sama dengan binatang . Tuhan dengarkanlah seruan ku ini dan balaslah sesuai dengan caramu TUHAN .